1. Kondisi Politik
Sebagai tindak lanjut Dekrit Presiden adalah penataan kehidupan
politik sesuai ketentuan Demokrasi Terpimpin. Pada era ini dibentuk
kabinet kerja, juga dibentuk lembaga-lembaga Negara seperti MPRS, DPR-GR
dan Front Nasional.
Berdasarkan penpres No. 7 Tahun 1959 kehidupam parpol ditata dengan
menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh parpol. Sesuai dengan
penpres parpol yang bertahan antara lain PNI, Partai Masyumi, Partai NU,
PKI, Partai Katolik, Parkindo, PSI, Partai Murba, Partai IKPI, PSII,
dan Partai Perti. Hal ini merupakan tindakan peyederhanaan kepartaian.
Pada era ini kekuatan politik yang ada pada waktu itu adalah presiden
dan ABRI serta partai-partai, terutama PKI. Presiden Soekarno dalam
politiknya selau menjaga keseimbangan dalam tubuh ABRI dan juga antara
ABRI dengan Parpol. Untuk menjaga keseimbangan presiden Soekarno
memerlukan dukungan dari PKI.
Indonesia di masa pemerintahan Soekarno lebih banyak konflik
politiknya yaitu konflik kepentingan antara kaum borjuis, militer, PKI,
parpol keagamaan dan kelompok – kelompok nasionalis lainnya. Oleh karena
itu, situasi di Indonesia semakin kacau karena hanya mementingkan
kepentingan partai masing-masing. Keinginan rakyat agar pemerintahan
berjalan sesuai UUD 1945 jauh dari harapan dengan berlakunya Sistem
politik Demokrasi terpimpin. Munculya pemberontakan G30S/PKI.
Ir. Soekarno
2. Kondisi Ekonomi
Sebagai tokoh pejuang kemerdekaan, Proklamator sekaligus Presiden
pertama indonesia, perekonomian indonesia tidak dapat lepas dari sosok
Ir. Soekarno. Sebagai orang yang pertama memimpin Indonesia boleh
dibilang Soekarno adalah peletak dasar perekonomian indonesia. Beberapa
kebijakan yang diambil dibawah pemerintahan Soekarno diantaranya :
● Nasionalisasi Bank Java menjadi Bank Indonesia
Menghadapi ”watak kolonial” yang masih bercokol terutama di lapangan
ekonomi, pemerintah berupaya mengambil langkah untuk menyelamatkan
sektor yang dianggap strategis, terutama perbankan. Pada tahun 1953,
dilakukan nasionalisasi terhadap Bank Java dan kemudian namanya berubah
menjadi ”Bank Indonesia”. Serta membentuk dua Financial Bank yaitu: Bank
Industri Negara (BIN) yang akan membiayai proyek-proyek indutri; dan
Bank Negara Indonesia (BNI) yang menyediakan foreign-exchange sekaligus
membiayai kegiatan impor.
● Mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak
Langkah pemerintah berikutnya adalah mengamankan usaha-usaha yang
menyangkut harkat hidup orang banyak, seperti: balai gadai, beberapa
wilayah pertanian yang penting, pos, telepon, listrik, pelabuhan,
pertambangan batu bara dan rel kereta. Selanjutnya pemerintah membiayai
perusahan negara melalui BIN di sektor produksi semen, tekstil,
perakitan mobil, gelas, dan botol.
● Berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor
Langkah terakhir pemerintah adalah berusaha memutuskan kontrol
Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor dengan mendirikan Pusat
Perusahaan Perdagangan pada tahun 1948 untuk mengekspor produk pertanian
Indonesia. Pemerintah juga mendirikan USINDO pada tahun 1956 untuk
mengekspor industri manufaktur -yang dibiayai oleh BIN- dan mengimpor
bahan mentah untuk keperluan industri mereka.
● Serta beberapa kebijakan lainya yang ditujukan untuk memajukan perekonomian
indonesia.
Hampir seluruh program ekonomi pemerintahan Soekarno kandas di tengah
jalan. sistem ekonomi terpimpin menuntut seluruh unsur perekonomian
Indonesia menjadi alat revolusi. Dalam ekonomi terpimpin, kegiatan
perekonomian ditekankan pada konsepsi gotong royong dan kekeluargaan
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam perkembangan
selanjutnya, kegiatan ekonomi pada masa terpimpin juga dilandaskan atas
strategi dasar ekonomi Indonesia yang diamanatkan dalam Deklarasi
Ekonomi (DEKON) oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963.
Dalam pidato yang berjudul “Banting Stir untuk Berdikari” di depan
sidang umum MPRS tanggal 11 April 1965, Soekarno menyerukan kepada
seluruh kekuatan pokok revolusi : buruh, petani, mahasiswa progresif,
perempuan, termasuk etnis tionghoa untuk memperbesar kekuatan ekonomi
Indonesia agar lepas dari kepentingan asing. Sangat jelas bahwa
Indonesia pernah punya sejarah panjang dalam melakukan pergulatan
membangun haluan ekonomi baru, yaitu berdikari untuk melepaskan diri
dari belenggu untuk kolonialisme. Keadaan perekonomian semakin memburuk
dimana inflasi mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakukan
devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya
keresahan masyarakat.
3. Kondisi Sosial
Timbulnya pertentangan nasional karena adanya desentralisasi dan
kedaerahan yang pada permulaan kemerdekaan sudah menimbulkan kesulitan.
Diminasi elite jawa dalam kepemimpinana nasional agak mengecewakan elite
masyarakat elite masyarakat luar jawa. Pada pertengahan tahun 1997
perusahan-perusahan swasta mengalami kerugian yang tidak sedikit. Pihak
perusahaan kesulitan untuk membayar gaji para pekerjanya, sementara itu
harga kebutuhan-kebutuhan pokok melambung tinggi. Akhirnya para pekerja
menuntut kenaikana gaji kepada para perusahaan. Akhirnya banyak
perusahaan yang mengambil tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan
terjadilah PHK. Penggangguran dalam jumlah yang sangat besar menimbulkan
masalah-masalah sosial dalam masyarakat.
4. Kondisi Budaya
- Pada bidang kebudayaan PKI mempengaruhi presiden Soekarno agar melarang Manifesto Kebudayaan (Manikebu) dan barisan Pendukung Soekarno (BPS). Alasanya kedua lembaga itu didukung oleh dinas intelijen Amerika Serikat (CIA). Sebanranya yang ditentang PKI bukan manifesto kebudayaan, tetapi terselenggaranya Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia(KKPI) yang berhasil membentuk organisasi Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia(PKPI).
- Kondisi budaya bangsa Indonesia seudah kemerdaekaan mengalami proses sintesis secara terus menerus sebagai upaya beradaptasi dengan kebudayaan modern proses adaptasi ini pada tahap awal sebenarnya seirng tumbuh kaum terpelajar pribumi. Meskipun dalam situasi tertekan semasa sukarno dan soeharto sintesis budaya berlangsung secara lebih terbuka hal ini ditunjukkan terjadi pembangunan fisik yang lebih tinggi dari pada masa sebelumnya.
5. Kondisi Pertahanan dan Keamanan
TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan bersenjata Republik
Indonesia (ABRI) yang terdiri atas empat angkatan yaitu TNI Angkatan
Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian.
Masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Menteri Panglima Angkatan
yang kedudukannya langsung dibawah presiden/panglima Tertinggi ABRI.
Golongan ABRI diakui sebagai salah satu golongan fungsional dan menjadi
salah satu kekuatan sosial politik. Dengan demikian ABRI dapat memainkan
perananya sebagai salah satu kekuasaan sosial politik.
Munculnya gerakan separatisme di daerah-daerah seperti PPRI dan Permesta.
6. Kondisi Ideologi
Soekarno adalah penggali Pancasila karena beliau yang pertama kali
mencetuskan konsep mengenai dasar Negara Indonesia itu dan beliau
sendiri yang memberi nama Pancasila. Pada masa Orde lama atau masa
pemerintahan Presiden Soekarno pancasila menjadi ideologi murni.
Pancasila lebih banyak berada dalam ranah idealisasi. Artinya pemikiran
pancasila lebih ke ide, gagasan, konsep yang dijadikan pegangan seluruh
pancasila seakan-akan ada diawang-awang karena hanya berupa dogma yang
sulit diterjemahkan.
Pada era orla, dinamika perdebatan ideologi paling sering dibicarakan
oleh kebanyakan orang. Tampak ketika akhir tahun 1950-an, pancasila
sudah bukan lagi merupakan kompromi atau titik temu bagi semua ideologi.
Dikarenakan pancasila telah dimanfaatkan sebagai senjata ideologis
untuk melegitimasi tuntutan islam bagi pengakuan Negara atas Islam yang
kemudian pada rentang tahun 1948-1962 terjadi pemberontakan Darul Islam
tethadap pemerintahan pusat. Setelah pemberontakan berhasil ditumpas,
atas desakan AH Nasution, selaku Pangkostrad dan kepala staf AD, pada
tanggal 5 Juli 1959 Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden untuk
kembali pada UUD 1945 sebagai satu-satunya konstitusi legal Republik
Indonesia dan pemerintahanya dinamai dengan Demokrasi Terpimpin.
Pada periode 1945-1950, implementasi Pancasila bukan saja menjadi
masalah, tetapi lebih dari itu ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila
sebagai dasar negara dengan faham komunis oleh PKI melalui
pemberontakan di Madiun tahun 1948 dan oleh DI/TII yang akan mendirikan
negara dengan dasar islam. Pada periode ini, nilai persatuan dan
kesatuan masih tinggi ketika menghadapi Belanda yang masih ingin
mempertahankan penjajahannya di bumi Indonesia. Namun setelah penjajah
dapat diusir, persatuan mulai mendapat tantangan. Dalam kehidupan
politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak
dapat dilaksanakan, sebab demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi
parlementer, dimana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara,
sedang kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini
menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Kesimpulannya walaupun
konstitusi yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1945 yang
presidensiil, namun dalam praktek kenegaraan system presidensiil tak
dapat diwujudkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar